Jika dulu pada masa penjajahan, bangsa kita dengan mudah terpecah belah oleh gaya politik devide et impera. Strategi politik adu domba dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok kecil yang mudah ditaklukkan. Saat ini, masyarakat pun mudah sekali terbelah terhadap sebaran berita hoaks yang ada.
Hal ini dapat terjadi diakibatkan tidak terbiasanya masyarakat Indonesia dalam melakukan validasi setiap informasi. Rendahnya rasa ingin tahu untuk memeriksa validitas dari suatu berita. Hal ini tentu dapat memberikan dampak negatif kedepannya.
Maka, kontroversi Sinetron "Zahra" adalah contoh produk dari kegagalan. Kegagalan dalam memberikan pengajaran kepada masyarakat mengenai pentingnya cek dan ricek kebenaran dari sebuah data atau informasi.
***
Bagi yang bekerja sebagai auditor, tentu istilah 'validasi' tidak asing lagi. Validasi digunakan untuk memastikan segala data dan informasinya adalah valid dan sah. Bisa jadi validasi dari sebuah metode, analisa risiko dan juga dokumen yang diberikan benar adanya tanpa ada manipulasi.
Tentu saja, saya cukup paham dengan metode validasi ini. Selain karena merupakan lingkup dari job desc saya saat ini tetapi juga saya sering menggunakan Teknik ini untuk mengecek apakah rencana mitigasi risiko yang saya tetapkan sudah efektif atau tidak. Hal ini penting untuk memastikan keamanan pangan dari setiap produk yang saya released untuk dipasarkan.
Kebiasaan ini ternyata tanpa sadar terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Saya terbiasa untuk mengecek validitas setiap informasi yang saya terima. Terutama setiap berita yang dibagikan melalui pesan WhatsApp.
Siapa disini yang setiap ada notifikasi link berita dalam grup WA langsung ikut untuk menyebarluaskan? Tanpa kita lakukan pengecekan terlebih dahulu apakah informasi tersebut benar adanya atau tidak. Mungkin jawabannya adalah mayoritas disini tentu mengangguk setuju dan langsung mempercayainya. Padahal belum tentu berita itu valid dan tidak menyesatkan.
Kebiasaan tanpa crosscheck informasi tentu secara tidak langsung memberikan dampak yang buruk bagi kita. Sebagai contoh dalam usaha penanganan pandemi saat ini. Gara-gara gencarnya berita hoaks yang beredar soal vaksin maka menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap vaksin Covid-19.
Berdasarkan data dari Laporcovid19.org menunjukkan bahwa 45 persen masyarakat yang tinggal di pedesaan memberikan penilaian buruk untuk pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Sedangkan 20 persen warga perkotaan mengatakan ruwetnya alur vaksin. Hal ini secara tidak langsung imbas dari masifnya berita bohong tentang vaksin. Otomatis hal ini berdampak pula pada masih rendahnya cakupan vaksinasi di Indonesia.
Contoh kasus lain lagi adalah rencana untuk membangun kereta cepat Jakarta - Surabaya. Pertanyaannya apakah sudah ada studi validasi tentang kebutuhan transportasi jenis ini? Apakah kereta cepat ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak? Saya kok ragu jika sudah dilakukan studi pendahuluan.
Pertanyaan ini sebenarnya wajar kita pertanyakan. Karena memang sebenarnya sudah banyak pilihan transportasi udara, darat dan laut yang meng-cover wilayah Jakarta – Surabaya. Apakah dari mode transportasi saat ini yang tersedia tidak bisa mengatasi problematika ini. Sehingga dirasa sangat perlu untuk merencanakan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Takutnya jikalau kereta cepatnya sudah jadi tapi tidak ada peminatnya. Amit-amit jangan sampai.
Jadi sebetulnya kontroversi sinetron 'Zahra' merupakan wajah kita sebenarnya. Seharusnya kita juga tidak perlu merasa kaget tentang fakta usia dari pemeran utama film ini. Karena memang kita tidak terbiasa dalam mengecek data dan informasi, apalagi soal aturan pemerintah. Saya percaya 100 persen tidak akan dibaca.
Padahal didalam undang-undang sudah jelas mengenai batas usia minimum pernikahan. Dalam UU No. 16/2019 tentang pernikahan, batas usia minimum perkawinan baik pria maupun wanita adalah 19 tahun. Dari sini jelas bahwa jika dibawah usia tersebut maka tidak boleh dilakukan pernikahan. Jika sutradara melakukan pengecekan aturan ini maka bisa jadi tidak ada kegaduhan seperti sekarang ini.
***
Dari sini tentunya membuat kita sadar mengenai pentingnya proses validasi suatu informasi dan data. Karena dapat menghindarkan kita dari berita-berita sesat yang akan memberikan dampak negatif bagi kita sendiri. Apalagi menyebabkan kita menjadi terbelah dua antara kubu A dan kubu B.
Selain itu, validasi dapat memberikan informasi bagi kita apakah tindakan yang akan kita lakukan sudah tepat atau belum. Langkah ini dapat mengurangi risiko dari beban biaya dan risiko lainnya. Sehingga kita dapat bersiap dan meminimalisir setiap risiko yang muncul.
Jadi tidak usah kaget dan
shock lagi jika tiba—tiba ada kontroversi yang muncul. Maka, benahi dulu
perilaku kita dengan selalu cek kebeneran setiap informasi yang diterima.
Kecuali kalo tujuan kita ingin rating yang tinggi!
Dipublikasi ulang dari kompasiana 12 Juni 2021
https://www.kompasiana.com/pradicta/60c412768ede487eea5cb682/bangsa-yang-tidak-ter-valid-asi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar