How I Manage My Inbox Email

What do you feel when you start your day by checking email and you receive dozens of messages in your inbox? Tired? frustrated or ready to read all of them?

If the question is dedicated for me, I will say I do not have enough energy to read all inboxes. I believe this feeling is occurred not only for me but also for many working people.

At the first time I work, I never manage my inbox. I feel that I shall reply all messages as soon as possible. Because I think they are important and urgent. So I do not have specific reason to postpone them.

Slowly but surely, I realize that what I do is ineffective and not efficient. Because I never can stop to receive email. Then as you can imagine, my full time working is fully dedicated for just replying and reading inbox.

I do not have much time for ‘deep work’. I cannot complete my daily task on time. As a result, I must do my assignments at home. If you have the same condition like me, this is the bad sign for our life balance.

Time Management

The first thing that we should realize is when the best time to read email. This is important for us to save our energy and focus not only on reading inbox.

If you spend a half your working time, let’s say four hours just for check and read email, it will be a big problem. Unexpectedly, you will feel under pressure for urgent and important task. Because your time to do is limited.

On the contrast if you have less time to read email, you will miss for urgent task. Because you just read quickly for every inbox without deep understanding. In addition, your inbox lead more message every day from a dozen, a hundred to a thousand.

From my experience so far, this is the common problem that every people face in the work life. To deal with this issue, we need to manage reading and replying email properly.

So, the question is what is the ideal time to check email? Let me share my experience what I did right now.

Basically I divide into three times to check, read and reply email. They are in the morning, in the afternoon after lunch and before go home.

This is the morning routine activity that I do to start working. It is around from 8 a.m to 9 a.m. I usually prioritize the received email at last night.

After that I close my email app then I will recheck after lunch. This is the second time for me to check my email inbox. I read and reply for every email that receive from 9 a.m to 12 p.m.

The last time I read email is prior to go back home. The reason is I just make sure there is no urgent task that I should complete by today. If there is no urgent task, I can postpone to reply on tomorrow morning.

In addition, each time I usually allocate an hour to do. But this is not exact time. We can still change the allocation depend on the workload and the number of received messages in the inbox.

Email Management

Another important thing besides time management is email management. What is it?

It is about how to prioritize which email that is needed to reply ASAP or we can do later. This is crucial since as human being we would like to response quickly. No matter it is high priority or not.

Is it wrong? No. I do not think it is wrong. It is normal. We want to be considered as the responsive people. So we will follow up every inbox one by one without prioritization.

However the problem is we spend much time for just replying email as I mention before. Therefore, the best way to do is to sort every receiving message.

How I sort by giving flagship. Image by personal documentation

How? For the first step, I usually give remark for every unread email by giving flagship. If you use microsoft outlook, you will be familiar about this.

Giving flagship will help us to notice which ones is just information and need our response. In case for information, we can remove this flagship. Because we do not need to do anything.

But for every email that need our reply, we can sort again and divide into two category. The first is high priority and the second less priority.

For high priority, I usually reply them in the morning. I allocate an hour to read and reply high priority email. While for less priority, I will reply after lunch or before leave.

The example for high priority is such as customer complaint, follow up product registration and important task. While the less priority is all monitoring activities.

Overall, managing inbox email is essential part for increase our productivity. If we can manage this, it will avoid us from burn out or exhausted energy earlier. So we can spend much time for important-urgent task.

Menyederhanakan Aturan Mudik

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 akhirnya secara resmi memberikan izin mudik tahun ini. Dasarnya adalah Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan ini tentu disambut suka cita oleh masyarakat. Karena sudah dua tahun lebih, kita dilarang untuk berpergian mengunjungi orang tua, sanak saudara dan pulang ke kampung halaman saat hari raya idul fitri. Hal tersebut terpaksa dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya gelombang kedua Covid-19.

Tetapi kondisi saat ini tidak sama dengan tahun lalu. Meskipun tetap masih ditemukan kasus harian Covid-19, jumlah kasus terinfeksi positif dalam tahap terkendali. Beberapa indikator lainnya misalnya Bed Occupancy Ratio (BOR) dan angka kesembuhan Covid-19 juga meningkat. Hal ini tentu tidak terlepas dari jumlah cakupan vaksinasi yang terus bertambah, baik vaksin pertama, kedua maupun lanjutan.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, pemerintah berusaha untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga pasca mudik. Melalui surat edaran yang ditanda tangani oleh Ketua Satgas Covid-19 ini, ada sejumlah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan saat lebaran.

Adapun syarat yang harus dilakukan adalah sebagai berikut melaksanakan protokol kesehatan selama perjalanan misalnya memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mencuci tangan. Ketentuan lain yakni syarat sudah vaksin lanjutan maka tidak perlu menunjukkan hasil swab antigen atau PCR sementara bagi yang telah mendapatkan vaksin pertama dan kedua wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen atau PCR.

Sepintas memang tidak ada yang aneh dari ketentuan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN). Tapi jika diperhatikan lebih seksama, ada beberapa hal yang tampaknya kurang bisa atau bahkan sulit untuk diimplementasikan. Sebagai contoh mengganti masker setiap 4 jam.
Masker adalah benteng utama dalam mencegah penularan Covid-19. Jadi tentunya wajar penggunaan masker sebaiknya yang sesuai. Agar dapat secara efektif sebagai pencegahan bukan hiasan semata.

Hanya saja aturan mengganti masker dalam secara berkala setiap 4 jam, rasanya tidak bisa dilakukan. Sederhananya masker dibeli menggunakan dana pribadi masing-masing orang. Lantas jika diharuskan melakukan penggantian tiap 4 jam maka otomatis jumlah masker yang digunakan akan meningkat. Dan tentu saja uang yang dialokasikan untuk pembelian masker meningkat.

Contoh lainnya adalah tidak diperkenankan untuk berbicara satu atau dua arah baik melalui telepon maupun secara langsung sepanjangan perjalanan menggunakan moda transportasi umum. Coba bayangkan apakah kita bisa mengatur orang tidak boleh berbicara selama perjalanan selama berjam-jam?

Tentu hal tersebut mustahil untuk dipastikan pelaksanaannya. Bagi yang menggunakan moda transportasi udara dimana semuanya lebih mudah diatur dan waktu tempuh yang relatif pendek rasanya susah untuk melarang orang untuk mengobrol. Belum lagi isu ketersinggungan bagi yang ditegur karena bercakap sesama penumpang.

Terakhir yaitu aturan dilarang makan dan minum bagi perjalanan kurang dari 2 jam. Syarat ini bisa berlaku pada saat pagi hingga sebelum maghrib. Karena banyak yang berpuasa. Tetapi bagaimana jika berpergian pada malam hari. Kembali lagi yang saya jelaskan sebelumnya, ketentuan seperti ini susah untuk benar-benar diimplementasikan di lapangan.

Sebagian ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Surat Edaran tampaknya hanya bagus untuk sebagai arsip dokumentasi tetapi sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu perumusan ketentuan yang sekiranya dapat dilakukan. Hal ini dapat dicapai dengan kerja sama berbagai pihak dan lintas sektor.

Pemerintah dapat berkolaborasi dengan berbagai moda transportasi umum baik darat, laut maupun udara. Kolaborasi ini bisa berupa penyediaan fasilitas sarana prasarana dan pengawasan Standard Operating Procedure (SOP) selama perjalanan mudik.

Penyediaan fasilitas cuci tangan dan masker misalnya dapat menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi bagi seluruh moda transportasi. Contoh PT KAI dengan membagikan masker gratis bagi seluruh penumpang dapat dijadikan rujukan bagi seluruh moda angkutan umùm.

Pembagian masker gratis bagi penumpang ini dapat diharapkan untuk mengganti masker secara berkala. Para penumpang tidak perlu merasa khawatir atau terbebani terkait adanya biaya tambahan untuk pembelian masker. Hal ini tentu secara tidak langsung dapat memaksimalkan penggunaan dari masker sebagai barrier utama pencegahan penularan Covid-19.

Sementara bagaimana untuk pengawasannya? Pengawasan implementasi aturan tersebut perlu kerja sama dengan berbagai instansi yang berwenang dan tentu saja pemilik moda transportasi umum.

Untuk pemantauan syarat apakah sudah divaksin atau belum dan ketentuan hasil uji swab dilakukan oleh instansi yang berwenang. Polri, dinas kesehatan dan TNI bertanggung jawab untuk pengecekan validitas kartu vaksin dan hasil swab antigen/PCR. Sementara pengawasan implementasi akan dibebankan kepada masing-masing moda transportasi. Hal ini untuk memastikan ketentuan selama perjalanan yang sudah disusun dapat dipatuhi oleh penumpang.

Puncak mudik masih akan terjadi beberapa minggu lagi. Artinya masih ada waktu untuk menyusun teknis aturan yang lebih 'membumi' lagi. Selain akan bagus secara dokumentasi dan tentu yang paling penting syarat yang sudah disusun benar-benar bisa diimplementasikan.

Tayang juga di https://thr.kompasiana.com/pradicta/62679cb43794d1387e29d4f2/menyederhanakan-aturan-mudik

Transformasi Majelis Ulama Indonesia

Baru-baru ini Kementerian Agama bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan perubahan logo halal yang baru. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 40 Tahun 2022, logo halal baru akan menggantikan logo halal yang saat ini digunakan dan telah lama dikenal oleh masyarakat.

Namun bukan apresiasi yang didapat tetapi surat edaran tersebut malah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Bahkan diskursus pro dan kontra terkait logo halal yang baru menjadi trending topik di jagat dunia maya. Ada begitu banyak opini yang berkembang meskipun tentu saja lebih banyak proporsi yang mencibir terkait keputusan ini. 

Setidaknya ada tiga poin yang menjadi dasar kritik para netizen. Alasan pertama adalah mengenai desain logo halal baru yang dianggap kurang mencerminkan nuansa islami. Hal ini disebabkan karena tulisan 'halal' tidak dapat terbaca jelas. 

Banyak warganet mencoba untuk membandingkan logo halal yang saat ini dengan yang baru. Label halal yang baru diresmikan oleh Kemenag ini dianggap kurang clear dalam merepresentasikan kata 'halal' yang menjadi pegangan masyarakat muslim. Hal ini juga berbeda dengan label halal dari berbagai negara dimana meskipun ada berbagai motif dan desain tetapi tetap meng-highlight tulisan 'halal' tersebut. Langkah tersebut diambil agar memudahkan masyarakat untuk mengetahui status kehalal dari suatu produk karena kata tersebut dapat terbaca dengan jelas.

Isu selanjutnya adalah label halal yang baru dianggap terlalu merepresentasikan kebudayaan Jawa atau Jawa Sentris. Polemik ini muncul disebabkan label halal menyerupai motif wayang yang notabene adalah kebudayaan dari Jawa. Bentuk label halal Indonesia memiliki motif Surjan atau Lurik Gunungan pada wayang kulit yang berbentuk limas dan lancip keatas. Motif ini melambangkan kehidupan manusia.

Pemilihan motif ini tentu sedikit banyak bertolak belakang dengan asas Islam Nusantara yang menjadi visi Kemenag. Motif kaligrafi yang dipilih tidak menggambarkan Islam secara universal. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, adat dan budaya dimana tidak hanya terpusat di Jawa saja. Oleh sebab itu motif yang digunakan seharusnya lebih universal dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Kritik terakhir yakni mengenai urgensi dari penggantian label halal. Sebagian masyarakat menganggap saat ini tidak ada perlunya untuk mengganti logo halal yang saat ini digunakan. Masyarakat sudah lebih mengenal betul bahwa label halal adalah logo bulat bewarna hijau, terdapat tulisan halal dan disekeliling lingkaran ada tulisan Majelis Ulama Indonesia. 

Banyak isu yang sebenarnya dianggap jauh lebih prioritas dibandingkan dengan penggantian label halal yang baru. Sebagai contoh kenaikan biaya haji dan pelaksanaan ibadah haji dan umroh tahun ini. Kedua isu tersebut dirasa jauh lebih penting untuk dipikirkan bagaimana solusinya jika dibandingkan dengan penggantian label halal. 

Namun sejatinya perubahan label halal tidak serta merta dapat dimaknai hanya penggantian label saja. Perubahan label halal merupakan salah satu bukti bahwa saat ini Pemerintah yang diwakili oleh Kemenag mulai untuk mentransformasi peran dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. 

Sebelumnya MUI bertanggung jawab dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di Indonesia. Bentuk tanggung jawabnya adalah mulai dengan memberikan pelatihan mengenai bagaimana mengembangkan Sistem Jaminan Halal, mengawasi setiap proses produksi untuk memastikan tahapan prosesnya menggunakan bahan yang halal, mengatur label halal yang berlaku dan mengeluarkan sertifikat halal. 

Hanya saja semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur implementasi jaminan produk halal. Bukan lagi dari MUI. Hal ini termasuk dalam menetapkan logo halal. 

Kementerian Agama tidak serta merta menghilangkan sepenuhnya peran dari MUI. Apalagi selama ini MUI lah yang mengatur, merumuskan hingga mengontrol sistem jaminan halal di Indonesia. Oleh karena itu Kemenag hanya mengubah peran MUI saat ini menjadi 3M yaitu mengawasi, membimbing dan mengeluarkan fatwa halal.

Majelis Ulama Indonesia tetap bertanggung jawab dalam proses pengawasan sistem jaminan halal. Salah satu bentuknya adalah melakukan pengawasan implementasi SJH bagi yang sudah memiliki sertifikat halal. Apalagi Kemenag saat ini mewajibkan seluruh industri terkait produk halal untuk tersertifikasi halal.

Tetapi yang sedikit berbeda nantinya adalah MUI tidak memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan SJH. Peran tersebut termasuk didalam BPJPH. Yang perlu digarisbawahi, BPJPH sebaiknya tetap melibatkan setiap proses review SJH bersama-sama dengan MUI. Hal ini dikarenakan MUI telah berpengalaman bertahun-tahun dalam merumuskan SJH.

Peran kedua yakni MUI memiliki peran dalam memberikan supervisi terhadap lembaga auditor yg terpilih nantinya. Supervisi ini berupa pelatihan sebagai auditor mengenai SJH. Karena nantinya yang akan melakukan àudit SJH tidak hanya dari MUI saja tetapi melainkan dari berbagai lembaga audit yang telah disetujui oleh BPJPH.

Terakhir adalah MUI merupakan satu-satunya lembaga yang menerbitkan fatwa halal tetapi tidak berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal. Sertifikat halal nantinya akan dikeluarkan oleh BPJPH sementara fatwa halal merupakan tanggung jawab dari MUI. Inilah satu-satunya peran MUI yang tidak akan tergantikan karena MUI memiliki expertise dibidang tersebut.

Sekarang bisa kita pahami bahwa perubahan logo halal yang baru tidak hanya semata-mata penggantian logo. Akan tetapi hal tersebut merupakan satu langkah justifikasi transformasi identitas Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Jaminan Halal Indonesia. 

Tayang juga di https://www.kompasiana.com/pradicta/6247f97cbb4486473d095a02/transformasi-majelis-ulama-indonesia

SDGs dan JHT

Situasi di lini masa dan kondisi di tengah masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Bukan disebabkan karena kekhawatiran kasus Omicron yang memecahkan rekor setiap harinya. Tetapi munculnya penolakan yang masif di masyarakat tentang aturan baru dalam pengambilan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Bahkan ada petisi terkait hal ini dan sudah ditanda tangani lebih dari ratusan ribu orang. 

Situasi yang kurang lebih sama juga terjadi di kantor saya. Dalam berbagai diskusi antar sesama karyawan, banyak dari mereka tidak setuju terhadap peraturan menteri mengenai JHT ini. Berbagai asumsi pun bermunculan tetapi benarkah aturan baru JHT mendegradasi tujuan utama sebagai perlindungan terhadap masyarakat, khususnya karyawan? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sejatinya kita perlu memahami apa alasan utama penolakan tersebut dari kacamata karyawan. Kenapa harus karyawan? Karena yang terdampak langsung adalah para pekerja di sektor swasta. 

Alasan pertama mengapa banyak yang tidak setuju terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022 adalah iuran tersebut berasal dari gabungan karyawan dan perusahaan itu sendiri tanpa ada subsidi dari Pemerintah. Jadi seyogyanya hal tersebut merupakan hak dari masyarakat sendiri kapan dan berapa jumlah dana JHT yang ingin dicairkan. 

Masyarakat menganggap seharusnya tidak ada intervensi dan pembatasan dari Pemerintah. Karena sifatnya hampir mirip dengan tabungan mandiri karyawan. Sehingga pada saat dibutuhkan sewaktu-waktu dana tersebut dapat diambil dengan mudah dan cepat tanpa ada prosedur yang berbelit-belit. 

Pandangan penolakan kedua ini lebih kepada asumsi dan dugaan terkait dana JHT yang tidak ada. Mengapa demikian? Karena banyak kekhawatiran iuran JHT ini dipergunakan oleh Pemerintah untuk membiayai berbagai proyek strategis Nasional termasuk pembiayaan pemindahan IKN. 

Meskipun sudah tegas dijelaskan dari perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar, tetapi informasi ini sudah terlanjur berkembang liar di masyarakat. Karena logisnya jika dana tersebut memang ada, kenapa susah untuk dicairkan? Apalagi pencairannya harus menunggu 10-20 tahun kemudian. 

Alasan terakhir adalah sistem perlindungan ketenagakerjaan bagi karyawan yang dianggap belum memadai. Sebagai contoh adalah perlindungan bagi karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah kondisi pandemi saat ini. Menunggu setahun saja sudah sangat lama apalagi menunggu bertahun-tahun lamanya.

Memang Pemerintah sudah memberikan perlindungan bagi karyawan jika kehilangan. Skema tersebut melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Nantinya bagi karyawan yang terkena PHK akan mendapatkan manfaat uang tunai secara bertahap setiap bulan selama 6 bulan. Hanya saja program JKP merupakan program baru tentu efektifitas implementasi kondisi di lapangan masih diragukan. Atas dasar itulah mengapa dana JHT dianggap sebagai satu-satunya solusi.

SDGs dan JHT

Dalam proses pengembangan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs), terdapat tujuh belas indikator dalam mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Dalam mencapai tujuannya melalui pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tentu hal ini selaras dengan tujuan akhir dari program JHT.

Secara harfiah JHT memiliki kepanjangan Jaminan Hari Tua. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah memberikan jaminan bagi masyarakat khususnya karyawan untuk memiliki penghidupan yang layak di masa tua bukan short term alias jangka pendek. Hal inilah yang ingin dicapai oleh Pemerintah agar memastikan masyarakat dapat memperoleh seluruh akses kesehatan, sosial dan ekonomi tanpa ada masalah secara finansial saat memasuki usia tidak produktif. 

Untuk mencapai long-term goal tersebut tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada kolaborasi tripartite antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Maka dari itu, pemerintah mengatur proporsi iuran JHT tidak hanya dari karyawan saja tetapi juga ada bagian perusahaan. 

Jadi anggapan bahwa iuran JHT hanya dari karyawan saja tentu kurang tepat. Karena masih ada keterlibatan juga dari perusahaan. Pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat sejahtera dengan kolaborasi seluruh stakeholder. Jadi jika ada anggapan bahwa tidak ada peran pemerintah dalam program JHT sama sekali tentu tidaklah benar. 

Lantas jika ada kebutuhan mendesak bagaimana? Sebenarnya dalam peraturan menteri sudah memberikan kelonggaran. Dana JHT bisa diambil minimal keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan 10 tahun. Itu pun maksimal 10 persen untuk kebutuhan lain-lain dan 30 persen untuk program hunian rumah. Sisanya tetap tidak bisa diambil sebagai tabungan jaminan hari tua karyawan. 

Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan jika ada karyawan yang terkena PHK. Jika harus menunggu sampai usia 56 tahun tentunya akan juga menyulitkan. Bahkan bisa jadi tujuan SDGs tidak akan tercapai. 

Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi alternatif bagi karyawan yang terkena PHK. Solusi yang memungkinkan adanya grading durasi jarak saat dibebastugaskan. Misalnya 1 tahun dana JHT yang bisa dicairkan 10 persen dan seterusnya sampai yang bersangkutan dapat pekerjaan kembali. Hal itu penting agar tetap memastikan masyarakat dapat melangsungkan hidupnya. 

Peraturan Menteri mengenai JHT merupakan salah satu bentuk inisiatif pemerintah untuk mencapai proses pengembangan pembangunan secara berkelanjutan/ SDGs melalui kolaborasi semua pihak. Hal itu untuk memberikan jaminan seluruh masyarakat tetap memiliki akses secara finansial, kesehatan dan pangan saat memasuki usia tidak produktif. 

Meluruskan Kembali Apa Esensi Utama Menulis

Jika ada sebuah pertanyaan yang ingin saya ajukan, apa sebenarnya tujuan utama kalian saat kalian putuskan untuk menulis? Apa yang ingin diharapkan dari sebuah tulisan yang kita buat? Apakah iming-iming uang yang diberikan bagi penulis dari setiap artikel yang terbit atau perasaan ingin dikenal karena tulisan kita terpampang di berbagai media?

Apabila tujuannya untuk itu yang diharapkan dari menulis, tentu itu tidak sepenuhnya salah. Karena saya pun demikian. Jujur saja pada awalnya saya memang mematok target tersebut. Tetapi sekarang ini pelan-pelan saya pun paham bahwa kebahagiaan dari menerima insentif dan rasa bangga saat tulisan kita terbit tidak sebanding dengan manfaat dalam arti yang sebenarnya yang kita terima.

Sedikit flash back, saya sendiri sudah lama sekali bergelut di dunia tulis-menulis. Sejak saya masuk di bangku Sekolah Menengah Pertama hingga kuliah. Tetapi sedikit berbeda dengan saat ini dimana dulu saya hanya focus pada menulis dalam bentuk karya tulis ilmiah atau scientific paper sedangkan saat ini saya lebih sering menulis tentang opini, essai dan sejenisnya.

Hasilnya bagaimana? Tentunya dari sana lah saya bisa mendapatkan kesempatan untuk berkeliling di beberapa tempat atau kampus di luar Surabaya. Selain itu, hal yang selalu membuat saya terus menerus semangat adalah hadiahnya dalam bentuk uang tunai. Sebenarnya inilah yang seakan menjadi bahan bakar saya untuk tetap terus menulis.

Hal lainnya selain bonus uang tunai tentu adalah ada perasaan rasa bangga dan ‘merasa lebih’ karena karya kita bisa dipublish di media cetak maupun online. Ini yang saya rasakan ketika salah satu artikel opini saya dapat dipublikasikan di The Jakarta Post. Siapa yang tidak tahu JakPost? Saya rasa hampir kebanyakan mengenal dan mungkin sebagian juga adalah penikmat Rubrik Opini dari Jakpost. Bisa lolos moderasi dan mendapatkan kesempatan artikel kita terpampang tentunya memberikan kebahagiaan dan rasa kebanggan tersendiri. Apalagi dari sini juga saya di-tag oleh salah satu media di Twitter.

Namun sejatinya perasaan nikmat dan bangga sendiri merupakan kebahagiaan yang semu. Lantas pertanyaannya apakah kita tidak boleh happy? Bangga? Atau berbagi kebahagiaan atas ‘cairnya’ insentif dengan keluarga? Saya jawab tentu boleh dan hukumnya fardlu ain. Hanya seringkali yang kita lupa adalah bagaimana respon yang kita berikan selanjutnya.

Kecenderungan respon yang ditunjukkan selanjutnya adalah tanpa sadar pikiran kita terpolarisasi secara tidak langsung. Dalam bawah sadar kita akan mencoba terus memikirkan topik atau ide apa yang akan kita tulis selanjutnya. Kita coba untuk memaksa mencari ide-ide menarik apa yang ada diluar sana yang bisa kita tulis. Terus menggali hal-hal yang tengah menjadi isu perbincangan saat ini dengan harapan semakin up-to-date maka semakin besar peluang tulisan kita terpampang kembali. Dan secara tidak langsung kita akan coba untuk mencari formulasi dan selera yang pas dari suatu media.

Inilah yang patut kita khawatirkan. Kenapa? Karena kita akan terbelenggu oleh sekat-sekat tak kasat mata. Pikiran kita akan didorong untuk menuliskan apa yang menjadi tren saat ini dibandingkan dengan urgensi dari topik itu sendiri. Padahal jika kita oleh jujur, hal tersebut sejatinya sudah melenceng dari esensi utama menulis.

Esensi utama dari menulis adalah membebaskan. Bebas terkungkung dari hal-hal yang menyandera saat ini. Bebas untuk mengekspresikan dari setiap kegelisahan dan kegusaran yang sedang mendera kita saat ini. Bisa jadi soal kejenuhan selama pandemic, suasana kerja yang kurang kondusif atau perasaan-perasaan lainnya yang sedang kita rasakan saat ini. Tidak ada yang salah dari menunjukkan emosi tersebut melalui sebuah tulisan. Karena tulisan yang baik adalah tulisan yang jujur. Artinya tidak mengada-ada.

Dan pada saat kita lebih focus mencari isu apa yang lagi hits saat ini dibandingkan dengan kejujuran maka kita akan kehilangan bahan bakar tersebut. Kehilangan alasan kenapa kita harus menulis. Dalam konteks Golden Circle, kita akan hilang ‘Why’ dan jika keadaan ini berlangsung lama maka perlahan kita akan kehilangan semangat untuk menulis.

Secara garis besar, Golden Circle dibagi menjadi 3 bagian lingkaran. Dari yang mulai dalam adalah Why, How dan yang paling luar yakni What. Normalnya setiap aktivitas yang kita lakukan dimulai dari Why, lanjut ke How dan terakhir What. Jika kita bisa melakukannya maka kita akan bisa memperoleh kebahagiaan yang sifatnya long lasting dan tidak jangka pendek.

Sederhananya Why merupakan alasan utama yang menjadi bahan bakar mengapa kita menulis, How adalah respon dari kita yang membawa kita untuk menulis dan What adalah perwujudan dari apa yang sudah kita lakukan ternyata mendapatkan respon yang baik misalnya tulisan kita diterima dan mendapatkan insentif dari sana.

Sekarang coba kondisinya dibalik dengan focus pada uang menjadi mesin utama kenapa kita harus menulis. Pada satu momen ketika mendapatkan berbagai penolakan sehingga tidak satu pun artikel yang diterima dan otomatis tidak akan mendapatkan benefit berupa ‘uang saku’ maka respon yang akan kita tunjukkan adalah kesal dan kecewa. Apalagi jika ditolak terus-menerus tentu pada akhirnya kita akan menyalahkan keadaan dan menyerah memutuskan untuk tidak akan menulis kembali.

Oleh karena itu kita perlu kembali dalam mendefinisikan ulang esensi utama dari menulis. Mengembalikan posisinya kembali ke trah yang semestinya. Lantas bagaimana caranya? Caranya yakni menempatkan keresahan dan kegelisahan menjadi dasar utama ketika menulis. Keresahan yang anggap kita penting tetapi sering kali orang banyak tidak menyadari keresahan yang kita alami. Dengan harapan pesan yang kita bawa sampai ke pembaca dan pada akhirnya pembaca memahami pesan yang disampaikan dari tulisan kita.

Esensi utama dari menulis adalah kejujuran dan kebebasan. Sehingga upayakan untuk menempatkan pesan yang kita bawa dalam setiap tulisan menjadi tujuan dari kita menulis. Bukan uang. Bukan juga eksistensi. Tetapi jauh lebih penting bahwa pembaca memahami apa pesan yang kita tampilkan. Dan tentu tulisan yang baik adalah banyak pembacanya. Oleh karena itu, selalu usahakan agar setiap tulisan kita menarik dan bisa muncul di berbagai media. 

PS: Tulisan ini juga saya publikasikan di
https://www.kompasiana.com/pradicta/610e26bb06310e28162603a2/meluruskan-kembali-apa-esensi-utama-menulis

Pentingnya Memiliki Goals yang Jelas

Lagi dan lagi...

Olive, Peserta Master Chef Indonesia Season 8, kembali mengajarkan kita bagaimana pentingnya memiliki tujuan hidup. Bagaimana kita harus mengambil sebuah keputusan yang paling berat. Disaat ada pertentangan antara mengikuti suara hati ataukah mendengarkan suara diluar kita.

Betul memang pada akhirnya tidak ada keputusan yang dapat mengenakkan keduanya. Tetapi, at least, dari sini kita belajar bahwa hidup harus memiliki sebuah tujuan yang jelas. Dan kita harus mengambil posisi untuk memperjuangkan pilihan yang sudah kita ambil meskipun banyak orang yang tidak bisa memahami keputusan yang kita ambil.

Sebenarnya sering kali kita terjebak dalam hal ini. Pilihan untuk mengikuti passion atau tetap berada pada zona nyaman kita saat ini. Bagi saya sendiri tidak ada yang salah apapun pilihan yang kita ambil. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa konsekuen terhadap keputusan yang kita sudah tetapkan. Karena ibaratnya sekali melangkah, kita tidak bisa terjebak lagi ke dalam masa lalu. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus kita terus maju untuk mencapai apa yang sudah kita tetapkan sebagai goals. Itu jika kita tidak mau dicap sebagai orang yang gagal.

Belum lagi soal suara - suara sumbang diluar sana. Rentetan bukti dan data seakan menjadikan validitas bahwa apa yang kita kejar selama ini merupakan pilihan yang salah. Tentu pastinya secara tidak sadar dapat mempengaruhi pikiran kita. Meragukan kembali tujuan apa yang sudah kita tetapkan. Meskipun sejatinya memang tidak ada yang pasti di dunia ini. Apapun yang kita tempuh pasti ada dua sisi yang berbeda.

Disinilah keteguhan dan keyakinan kita akan kebenaran dari goals tersebut diuji. Sampai sejauh mana kita tetap mempercayai bahwa kita dapat menggapainya. Ditambah lagi dengan obstacles-obstacles yang muncul disaat proses untuk mencapainya. Apakah kita mampu untuk melewati dinding-dinding kokoh didepan kita.

Jika kita tidak memiliki niat yang tinggi dan alasan yang kuat dibaliknya, maka saya yakin kita akan berhenti dan berputar kembali kearah sebaliknya. Menganggap mustahil kita melewati dinding tinggi besar dan kokoh tersebut. Itu juga menunjukkan niat kita belum benar-benar kuat.

Sebaliknya, apabila kita tetap yakin dengan mimpi kita maka kita akan sekuat tenaga untuk melewatinya. Fokus kita hanya bagaimana untuk melewati dinding tersebut. Entah dipajat, dibongkar bahkan dilewati di jalan sebelahnya tidak apa asalkan kita bisa melewati hambatan tersebut.

Dari sini saya ingat apa yang sering diulang oleh Pandji Pragiwaksono, apa sih yang menjadi surga duniawi? apakah uang? mobil? kekayaan?. Bukan itu semua jawabannya. Yang menjadi surga duniawi adalah ketika dalam posisi kita bisa hidup dari apa yang kita sukai. Itu baru namanya surga duniawi versi Pandji. Tentu saya juga mengamini hal ini.

Karena setiap hari saat bangun pagi, kita merasa akan selalu bersemangat. Hal tersebut bisa terjadi karena kita tidak ada merasa terbebani dan selalu ada hal yang menyenangkan setiap harinya. Karena kita cinta apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Tidak akan ada istilah Hate Monday atau hanya menjadi zombie dari senin hingga jumat. Itu disebabkan wajah kita akan selalu ceria setiap harinya.

Well, dari Olive sekali lagi kita belajar bahwa pentingnya memiliki goals yang jelas dan keteguhan hati. Tidak mudah diombang-ambingkan dengan istilah katanya, katanya, katanya. Setiap masukan perlu dipertimbangkan tetapi pada akhirnya diri kita lah penentu akhir. Yang terpenting adalah fokus pada apa yang sudah kita putuskan. Ambil jeda untuk istirahat sejenak tidak apa. Setelah itu harus bangkit dan fokus kembali mengejar apa yang kita impikan, Surga Dunia!

Olivia, Master Chef Indonesia and Persistence

 

Setelah delapan kali masuk pressure test, tepat babak tujuh besar akhirnya olive hari ini resmi tereliminasi. Betul. Saya sedang cerita tentang episode Master Chef Indonesia (MCI) hari ini. 

 

Bagi yang belum pernah atau jarang nyimak MCI, olive ini merupakan salah satu peserta dengan jumlah terbanyak untuk urusan masuk zona tidak aman. Bahkan juga dianggap lawan yang paling lemah bagi peserta lainnya. Atas dasar itu sangat wajar, banyak yang tidak ekspektasi dia dapat melaju jauh. Saya sendiri pun juga sempat menganggap dia hanya bermodal keberuntungan saja. 

 

Tapi pelan-pelan ternyata semua anggapan itu terpatahkan. Pelan tapi pasti, olive dapat menunjukkan spirit pantang menyerah. Diluar pembawaannya yang kalem. Dan pada babak tujuh besar ini merupakan puncaknya. Meskipun dia harus tereliminasi tapi dia pulang dengan rasa bangga. 

 

Apa yang bisa kita pelajari dari olive ini? 

Well. Personally yang bisa diambil adalah semangat pantang menyerah. Jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi sampai berusaha mencapai limitnya. 

 

Berkali kali diremehkan tetapi sama sekali tidak marah. Dipikirannya mungkin hanya ada satu kata 'fokus'. Fokus untuk mengembangkan skill dan pengetahuannya. Finally, she proved it!. 

 

Nah seringkali ini yang kita tidak pernah sadari. Apa respon utama yang kita tunjukkan ketika diremehkan? Marah, emosi, ngedumel atau bahkan lebih ekstrem bisa melabrak orang yang merendahkan kita. Respon tersebut tentu sangat wajar tapi ternyata hal tersebut tidak menguntungkan. 

 

Belajar dari Master Chef ini, apa yang harus kita lakukan adalah fokus pada pengembangan diri kita.  Menganggap underestimate menjadi bahan bakar untuk berusaha lebih baik. Meskipun sebenarnya hal ini merupakan klise yang semua orang sudah tahu. Cuma bedanya implementasinya yang susah. Mudah diomongkan tapi sulit dilakukan. Ya begitulah kira-kiranya.

 

Jangan takut untuk lakukan improvement sedikit demi sedikit. Gag apa cuma sedikit yang penting selalu ada progress setiap harinya. Terkadang kita pengen hasil yang instant. Lebih baik progress 1% tapi konsisten setiap hari daripada 50% tapi nunggu 6 bulan. 

 

Jadi kalo begitu apa kesimpulannya? 

Yang bisa disimpulkan adalah setiap ada halangan, cercaan ataupun hinaan ambil sudut pandang itu sebagai cara untuk diri kita berkembang. Tidak peduli berapa kali usaha kita jatuh tetapi selalu ada cara kita untuk bangkit. Dan yang terpenting lagi adalah berprogress setiap harinya.